Polemik Keberadaan Hotel Vue Palace

Wajah Kota Bandung semakin bertambah semrawut dengan kemunculan hotel-hotel baru yang menjulang tinggi, tanpa memperhatikan peraturan dan lingkungan sekitarnya. Hotel Vue Palace menjadi contoh buruk dalam kasus pembangunanya yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam aspek peraturan bangunan, pelanggaran yang dilakukan pihak Hotel Vue Palace adalah pengurangan garis sempadan bangunan dan penambahan ketinggian bangunan. Langgam atau style yang dimilikinya pun tidak menyesuaikan dengan bangunan eksisting, dimana tersapat benda cagar budaya, Gedung Pakuan. Kedua aspek tersebut menjadi permasalahan utama diangkatnya kasus yang dikenal dengan nama Hotel Planet ini.

Hasil pengukuran kembali terhadap pembangunan hotel oleh Dinas Bangunan, ternyata terdapat perbedaan luas lantai yang sangat signifikan yaitu mencapai 2670,27 m2. Luas lantai yang diizinkan adalah 4606 m2, dengan 4 level lantai dan 29 unit kamar. Namun ternyata luas lantai pelaksanaan adalah 7276,27 m2 dengan 6 level lantai ditambah kubah, dan memiliki 90 kamar. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang seharusnya 24 meter pun mereka langgar menjadi 20,2 meter.

Pelanggaran peraturan bangunan hotel ini sangat jelas terlihat karena dibangun tepat di depan rumah dinas Gubernur Jawa Barat yang termasuk benda cagar budaya. Tidak memperhatikan akibat yang akan diterima oleh bangunan di sekitarnya, Hotel Vue Palace menjulang tinggi mengalahkan Gedung Pakuan yang hanya terdiri dari satu lantai bangunan. Halaman dalam Gedung Pakuan akan langsung terlihat dari lantai teratas hotel. Keamanan dan kenyamanan bagi Gubernur dan para tamunya dipertaruhkan sebagai akibat keberadaan hotel yang terkenal dengan nama Hotel Planet ini. Hal ini juga merupakan protes awal dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat meninjau peringatan KAA di Bandung pada tahun 2005.

Hotel Vue Palace dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya karena tidak memperhatikan arsitektur Gedung Pakuan. Gedung yang saat ini merupakan kediaman resmi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, menunjukkan langgam Indische Empire Style, dengan bentuk arsitektur yang anggun dan monumental. Langgam ini lahir pada abad ke 18 dan 19 dari Golongan orang Eropa yang merupakan masyarakat Indo-Eropa atau sering disebut sebagai masyarakat Eurasia. Dalam Rencana Detail Tata Ruang wilayah Cibeunying, dijelaskan bahwa bangunan-bangunan baru di kawasan cagar budaya (dalam hal ini Gedung Pakuan) diarahkan agar berselaras memiliki harmoni dengan karakter kawasan. Namun, tidak ada langgam yang selaras antara Hotel Vue Palace dengan Gedung Pakuan.

Dalam Panduan Perancangan dan Pelaksanaan Kawasan dan Bangunan Konservasi, yang disusun oleh Tim Bandung Heritage, dikatakan bahwa pembangunan baru dalam kawasan bersejarah, perlu mempertimbangkan pengaturan masa dan bentuk serta pertimbangan tampak dari pembangunan yang diusulkan. Keduanya bertujuan untuk menjaga ‘spasial and architectural character ’ dari kawasan tersebut. Untuk kasus Hotel Vue Palace, dirasa tidak ada upaya-upaya yang mengarah pada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pihak pengembang hanya melakukan pembangunan baru sesuai dengan rencananya sendiri. Seharusnya, perencanaan pembangunan di depan Gedung Pakuan menjadi hal yang paling diperhatikan.

Hotel Vue Palace sebagai bangunan baru, juga tidak berusaha menemukan citra arsitektural yang harmonis dengan kawasan bersejarah Gedung Pakuan. Padahal sebenarnya, pihak pengembang dapat benar-benar tidak mengikuti style yang ada, dengan cara menemukan citra arsitektural baru yang otentik dan yang sesuai dengan citra yang ada. Mengutip seorang arsitek Itali, Giancarlo De Carlo dalam Panduan Perancangan dan Pelaksanaan Kawasan dan Bangunan Bersejarah, beliau mengatakan bahwa untuk mendesain dalam kawasan bersejarah seseorang harus membaca stratifikasi arsitekturalnya dan mencoba untuk mengerti hal-hal yang menonjol setiap lapisannya sebelum meletakkan yang baru. Hal ini tidak berarti menganjurkan peniruan, tidak berkata apa-apa tentang masa kini serta menebarkan keraguan tentang masa lalu.

Polemik pembangunan Hotel Vue Palace mendapat protes dari berbagai pihak. Beberapa kali berita Hotel Vue Palace menjadi santapan publik melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Perwakilan Forum Generasi Muda Nahdatul Ulama Bandung juga mengatakan, pelanggaran yang mencolok memperlihatkan rendahnya sistem kendali birokrasi Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah sebagai pengatur kebijakan tidak cepat tanggap dalam membahas kasus ini. Padahal sudah ada peringatan dan perintah, baik dari Presiden SBY, mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, dan Walikota Bandung Dada Rosada serta DPRD Kota Bandung untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Pemerintah kota pun sudah melakukan langkah-langkah penertiban, seperti mengeluarkan surat peringatan, perintah pembongkaran, dan lain-lain. Pelaksana Tugas Dinas Kota Bandung juga melakukan pengawasan terhadap pembongkaran Hotel Vue Palace. Setelah adanya perintah pengosongan dan pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandung (Satpol PP) juga mengeksekusi Hotel Vue Palace, sampai terjadi bentrokan dengan para karyawan dan satpam hotel. Namun, tetap saja Hotel Vue Palace berdiri tanpa adanya tindak lanjut lebih jauh.

Pemerintah juga kurang tegas dan tidak kompak dalam menangani kasus ini, terkesan hanya formalitas dan kata-kata. Antara dinas yang bersangkutan, memiliki tindakan yang berbeda-beda. Dinas Bangunan dan tim eksekusi pembongkaran, melaksanakan perintah pembongkaran, sedangkan dinas pariwisata malah meresmikan pembukaan Hotel ini. Padahal seharusnya pelanggaran yang terjadi ditertibkan dahulu, barulah izin lainnya diberikan, sehingga posisi pemerintah tidak lemah.

Pakar Hukum Tata Negara, Indra Perwira mengatakan bahwa dalam hukum, lemahnya pengawasan pemerintah atau pihak yang berkuasa tidak menghapus hakikat dari suatu pelanggaran. Maka kasus ini termasuk ke dalam aspek pelanggaran administratif, yang merupakan dispensasi dari sesuatu yang dilanggar. Solusinya, bangunan yang tidak sesuai dengan izin, harus dibongkar, sehingga selesailah perkaranya.

Hal yang patut dipertanyakan adalah arsitek dan pengembang dari PT Planet Properindo Jaya, apakah mereka hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan peraturan yang ada? Arsitek tentunya harus memiliki kepedulian sosial dalam merancang suatu bangunan. Pelanggaran peraturan daerah merupakan hal yang fatal dalam merancang. Apakah mereka mengejar uang semata, dan tetap bersikeras merasa tidak bersalah dengan dalih masih banyak hotel-hotel yang lebih tinggi? Hal ini menunjukkan bahwa arsitek dan pengembang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan dalam mengadakan suatu lingkungan binaan tidak disertai dengan ilmu yang cukup terutama mengenai perancangan bangunan sebagai bangunan dari kota (urban design).

Setelah melalui persidangan yang pelik antara pihak pengembang dan pemerintah kota Bandung, akhirnya PTUN Bandung memutuskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh pihak pengembang, PT Planet Properindo Jaya. Alasan majelis hakim PTUN menetapkan kekalahan Pemkot adalah SK Walikota itu cacat hukum dan perintah pembongkaran juga tidak memerhatikan azas keadilan. Karena masih banyak gedung di Kota Bandung yang lebih tinggi dari Hotel Vue Palace, tapi tidak diperintahkan untuk dibongkar.

Menurut Indra, diduga adanya isu KKN dalam kasus ini, karena terdapat tiga kejanggalan. Pertama, mengapa kasus ini bisa luput dari pengawasan padahal pada saat itu sudah akan diresmikan? Intinya, kasus ini baru dipersoalkan di akhir pembangunan menjelang peresmian. Kedua, mengapa PTUN memenangkan objek yang sebenarnya bukan objek sengketa? Perintah pembongkaran bukanlah keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sehingga bukan merupakan objek yang dapat digugat. Ketiga, mengapa pemerintah kota tidak segera mengajukan banding yang waktunya hanya 14 hari dari keputusan pengadilan? Sehingga Indra menyimpulkan bahwa Pemkot sengaja tidak banding setelah kemenangan pihak pengembang, karena merasa melakukan kesalahan dan terlibat KKN dalam proses perizinan bangunan.

Kembali pada aspek estetika lingkungan, Indra mengatakan bahwa keberadaan hotel ini mengganggu karena sudah sangat jelas ada Gedung Pakuan, yang semestinya menjadi pusat perhatian wilayah itu bukan malah Hotel Vue Palace. Kewajiban pemerintah untuk melestarikan bangunan bersejarah, belum dilaksanakan secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki perhatian yang lebih terhadap cagar budaya dan arsitektur. Selama ini, rancang bangun dilepas kepada pengembang, sehingga tidak ada intervensi dan usaha preventif.

Keberadaan Hotel Vue Palace yang menimbulkan konflik rumit ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak, masyarakat ikut peduli, praktisi mengerti akan permasalahan sosial merupakan hal yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga tercipta suatu lingkungan yang tertata rapi dan sesuai dengan harapan.

4 thoughts on “Polemik Keberadaan Hotel Vue Palace

  1. masalah sadar hukum di Indonesia masih sangat memprihatinkan… skrg balik lagi kepada hati nurani masing-masing..

  2. iya,, semoga pemuda2 sekarang akan mampu menjadi manusia dewasa yang benar2 mengerti yang haq dan yang batil.

  3. Apakah ada foto site dan denah yang menunjukkan keadaan vue hotel dengan pakuan? saya sedang mengerjakan tugas studi kasus masalah arsitek dengan peraturan/birokrasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s